KATAKARTA.ID, PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) memaparkan berbagai capaian pembangunan daerah dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) memperingati Hari Jadi ke-24 Kabupaten PPU, Rabu (11/3/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah menjaga situasi daerah tetap kondusif. Menurutnya, kondisi yang aman, damai, dan demokratis menjadi modal penting bagi keberlanjutan pembangunan di daerah.
Ia menegaskan bahwa pada usia ke-24 tahun, Kabupaten PPU memiliki peran strategis, terutama sebagai wilayah gerbang menuju pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur.
“Hal ini menjadi peluang besar sekaligus tanggung jawab bagi kita semua untuk mempersiapkan daerah agar mampu berkembang secara berkelanjutan dan berdaya saing,” ujarnya.
Meski dihadapkan pada tantangan berupa penurunan kapasitas fiskal daerah yang berdampak pada alokasi anggaran pembangunan, pemerintah daerah tetap menjalankan sejumlah program prioritas guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Salah satu capaian yang disampaikan adalah penurunan angka kemiskinan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan di Kabupaten PPU pada 2025 turun menjadi 5,58 persen dari sebelumnya 6,69 persen pada 2024. Jumlah penduduk miskin juga menurun dari 10.780 jiwa menjadi 9.340 jiwa.
Di bidang pendidikan, Pemkab PPU menjalankan Program Kartu Penajam Cerdas (KPC) bagi 5.404 siswa kelas 1 SD dan SMP dengan bantuan Rp600 ribu per siswa per tahun. Program tersebut direncanakan diperluas pada 2026 untuk siswa Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah.
Selain itu, pemerintah daerah juga memberikan beasiswa pendidikan dari jenjang SD hingga S3 yang telah menjangkau 1.459 penerima, termasuk bagi guru PAUD.
Pada sektor kesehatan, Pemkab PPU mengalokasikan anggaran lebih dari Rp37 miliar untuk Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan bagi 83.924 jiwa. Capaian tersebut mengantarkan Kabupaten PPU meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award.
Perlindungan sosial juga diperkuat melalui program kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja rentan dan petani yang telah menjangkau 22 ribu orang pada 2025 dan direncanakan akan diperluas kepada nelayan.
Sementara itu, di sektor ekonomi, pemerintah daerah terus mendorong pengembangan UMKM. Hingga kini, sebanyak 19.406 pelaku usaha telah difasilitasi memperoleh Nomor Induk Berusaha (NIB), disertai pendampingan sertifikasi halal, pelatihan produksi, serta akses pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR).
Pada sektor pertanian, Pemkab PPU juga mengembangkan program food estate seluas 500 hektare di Kecamatan Babulu sebagai upaya memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani.
Penguatan pelayanan publik juga terus dilakukan melalui digitalisasi layanan. Pada 2025, Indeks Pelayanan Publik Kabupaten PPU mencapai nilai 4,25 dengan kategori A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, meningkat dari tahun sebelumnya yang berada di angka 3,75.
Pemkab PPU juga telah meluncurkan Mall Pelayanan Publik Digital guna mempermudah masyarakat mengakses berbagai layanan pemerintahan secara terintegrasi.
Selain capaian pembangunan, pemerintah daerah juga meraih sejumlah penghargaan, di antaranya penghargaan keterbukaan informasi publik tingkat Provinsi Kalimantan Timur, Treasury Award 2025, opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan daerah, serta penghargaan revitalisasi bahasa daerah pada Festival Bahasa Ibu Nasional.
