KATAKARTA.ID, PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menghadiri rapat koordinasi bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) di Jakarta, Rabu malam (3/12/2025). Pertemuan tersebut membahas percepatan program perumahan nasional, mulai dari penanganan rumah tidak layak huni, penyediaan rumah subsidi, hingga skema Kredit Usaha Rakyat (KUR) sektor perumahan.
Dalam rapat itu, Bupati Mudyat berdiskusi dengan sejumlah kepala daerah, pejabat pusat, serta Komisi V DPR RI mengenai mekanisme pemerataan pembangunan perumahan di seluruh wilayah Indonesia.
“Tadi bersama teman-teman dari Komisi V DPR RI, para gubernur, dan wakil gubernur dari berbagai daerah. Kami berdiskusi dan akhirnya difasilitasi langsung oleh Pak Menteri untuk mencari formula pemerataan pembangunan perumahan yang adil,” ujarnya.
Ia menekankan pentingnya memastikan program perumahan berjalan efektif dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat di daerah, termasuk Kabupaten PPU.
“Kami berharap porsi anggaran dan program yang disalurkan benar-benar proporsional sesuai kebutuhan daerah. Ini penting agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat,” katanya.
Bupati juga menyampaikan optimisme bahwa skema KUR perumahan dan program subsidi dapat memperluas akses hunian layak bagi masyarakat.
“Mudah-mudahan program ini menunjukkan asas keadilan dan memberikan manfaat besar untuk masyarakat seluruh Indonesia, termasuk warga PPU,” ucapnya.
Pertemuan tersebut turut dihadiri Menteri PKP Maruarar Sirait, Dirjen Perumahan Perkotaan, Kepala Tapera, Kepala BPS RI, perwakilan Komisi V DPR RI termasuk Iwan, Novi, dan Danang, serta beberapa kepala daerah seperti Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud, Gubernur Papua Barat, Gubernur Maluku Utara, dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara.
Bupati Mudyat Noor menutup pernyataannya dengan menegaskan komitmen Pemkab PPU untuk mengawal pelaksanaan program tersebut di daerah.
“Kami akan mengawal agar masyarakat PPU mendapatkan akses yang layak dalam program ini,” pungkasnya.
