KATAKARTA.ID, JAKARTA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor mengajukan sejumlah program strategis sektor perikanan dalam audiensi bersama Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap (DJPT) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di Jakarta, Selasa (25/11/2025). Usulan tersebut mendapat tanggapan positif dari jajaran KKP.
Dalam pertemuan itu, Mudyat menjelaskan bahwa PPU memiliki potensi perikanan tangkap dan budidaya yang besar. PPU juga telah ditetapkan sebagai kawasan Minapolitan sesuai Keputusan Menteri KKP No. 35/2013.
“Potensi perikanan kami membentang sepanjang garis pantai sekitar 272 kilometer mulai dari Kelurahan Maridan, Pantai Lango, Nenang, Sesumpu, Tanjung Jumlai, Muara Tunan, Api-Api hingga Desa Babulu Laut,” tutur Mudyat Noor.
Ia menyebut potensi tersebut belum sejalan dengan kondisi kesejahteraan nelayan, terutama dalam hal pendapatan, fasilitas pendukung, dan akses pemasaran hasil laut.
Dalam forum audiensi itu, Pemkab PPU mengusulkan sejumlah program prioritas, termasuk pengembangan Pelabuhan Perikanan (PPI) Api-Api dan revitalisasi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dikelola Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP) di delapan lokasi: Sesumpu, Kayu Api, Tanjung Tengah, Logpond CV Alas, Logpond SDR, Sesulu, Api-Api, dan Babulu Laut. Pemkab PPU juga mengusulkan pembangunan breakwater di Sungai Nenang untuk meningkatkan keamanan aktivitas bongkar muat.
Mudyat menegaskan bahwa usulan tersebut bertujuan memperluas akses pasar, memperkuat tata niaga perikanan, serta mempercepat pemberdayaan nelayan.
Audiensi dipimpin Dirjen Perikanan Tangkap KKP Komjen Pol (Purn.) Drs. Lotharia Latif. Ia menyambut baik pengembangan KNMP dan peningkatan fasilitas perikanan di PPU.
Menurut Lotharia, KNMP merupakan program prioritas nasional dan PPU memiliki peluang besar untuk masuk dalam program percepatan.
“Sampai tahun 2025 ini, dari total target 100 titik pembangunan KNMP, baru 65 titik yang telah disetujui. Pada tahun 2026, target pembangunan meningkat hingga 1.000 titik. Kami berharap PPU dapat mengusulkan seluruh titik potensial yang dimiliki,” jelas Lotharia.
Ia menambahkan bahwa pembangunan breakwater dan fasilitas pendukung lain dapat dipertimbangkan apabila memenuhi persyaratan teknis.
Bupati Mudyat menyatakan komitmen untuk mempercepat penyusunan dokumen teknis.
“Saya berharap seluruh SKPD teknis dapat segera menindaklanjuti usulan ini agar KKP dapat memprosesnya sesuai ketentuan,” ujar Mudyat.
Ia juga menyebut DPRD akan dilibatkan dalam proses pengawasan agar percepatan penyusunan proposal berjalan optimal.
“Targetnya, pembangunan KNMP dapat segera terealisasi dan memberikan manfaat nyata untuk peningkatan ekonomi keluarga nelayan di PPU,” tegasnya.
Audiensi turut dihadiri Anggota DPRD PPU Sujiati dan Tohirun, Kepala Dinas Perikanan H. Rozihan Azwad, serta Sekretaris Bapelitbang Ade Embongbulan.
