KATAKARTA.ID, PPU – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Mudyat Noor menyampaikan sejumlah persoalan daerah saat menghadiri kunjungan kerja Panja Peningkatan Pendapatan Negara (PPN) Komisi XII DPR RI di Balikpapan, Rabu (26/11/2025). Ia menyoroti ketimpangan pembangunan antara Pulau Jawa dan Kalimantan Timur, termasuk kondisi infrastruktur di Kabupaten PPU.
“Kalau kita lihat pembangunan jalan di Pulau Jawa itu bertingkat-tingkat. Di Kaltim jangankan bertingkat, menyambung jalan saja susah,” ujarnya.
Mudyat menyebut kondisi tersebut tidak sebanding dengan kontribusi Kalimantan Timur sebagai penyumbang besar pendapatan negara. Ia juga mengungkapkan kemampuan keuangan daerah yang menurun.
“APBD kami tahun lalu masih diangka Rp2,7 triliun, namun kini hanya tersisa 1;3 Triliun. Kondisi ini sangat memukul daerah,” tambahnya.
Ia meminta Komisi XII menjadi penyambung aspirasi daerah terkait kebijakan transfer ke daerah (TKD) dan pembagian dana bagi hasil (DBH).
“Kami berharap dana bagi hasil dapat kembali diberikan secara proporsional kepada daerah penghasil, termasuk Kalimantan Timur,” tegasnya.
Mudyat juga mengusulkan pemberian dana infrastruktur berbasis kompensasi lingkungan, mengingat dampak ekologis eksploitasi sumber daya alam di wilayah Kaltim. Selain itu, ia menyoroti buruknya kondisi sektor perikanan di PPU.
“Potensi nelayan di PPU luar biasa, tetapi kondisinya masih jauh dari layak dengan harga yang sangat murah,” jelasnya.
Ia berharap pemerintah pusat memberi perhatian pada fasilitas pendukung seperti pelabuhan perikanan, cold storage, dan sistem pemasaran hasil laut.
“Kami tidak meminta banyak, hanya ingin keadilan. Karena Kalimantan Timur termasuk Kabupaten PPU sudah memberi banyak kepada negara,” tutupnya.
Kegiatan tersebut dihadiri Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas’ud serta tokoh masyarakat yang turut menyampaikan aspirasi kepada Komisi XII DPR RI.
