KATAKARTA.ID, JAKARTA – Musyawarah Nasional (Munas) II Asosiasi Kabupaten Penghasil Sawit (AKPSI) yang berlangsung di Auditorium Kementerian Pertanian RI, Selasa (18/11/2025), menetapkan Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Mudyat Noor, sebagai Ketua Umum AKPSI periode 2025–2030. Ia memperoleh dukungan suara terbanyak dibanding dua kandidat lainnya, yakni Bupati Luwu dan Bupati Mamuju Tengah.
Keputusan tersebut sekaligus menempatkan Mudyat bersama formatur untuk mengisi jabatan Sekretaris Jenderal dan Bendahara Umum, melanjutkan kepemimpinan AKPSI periode sebelumnya yang diketuai Bupati Seruyan, Yulhaidir.
Usai terpilih, Mudyat menegaskan pentingnya memperkuat posisi AKPSI sebagai wadah perjuangan bersama bagi daerah penghasil sawit. Ia menyoroti minimnya kontribusi perusahaan sawit terhadap wilayah operasionalnya.
“Kami ingin daerah penghasil sawit benar-benar mendapatkan manfaat maksimal. Masyarakat harus menikmati kesejahteraan dari keberadaan perkebunan sawit di wilayah kami. Selama ini kontribusi perusahaan sawit masih sangat kecil, bahkan banyak persoalan muncul mulai dari konflik sosial, persoalan pertanahan, kerusakan infrastruktur, hingga retribusi daerah yang belum kami terima satu rupiah pun,” jelasnya.
Ia bahkan menyebut situasi tersebut telah menimbulkan kondisi seperti “negara dalam negara” akibat luasnya wilayah perkebunan sawit dan terbatasnya kendali daerah terhadap dampaknya. Karena itu, menurut Mudyat, AKPSI harus menjadi ruang bersama untuk mendorong regulasi yang lebih adil bagi daerah penghasil sawit.
“Sawit ini berbeda dengan sektor lain. Lahan sawit bisa mencapai ribuan hingga jutaan hektare, sementara kontribusinya ke daerah masih minim. Karena itu kita harus berjuang bersama melalui AKPSI agar potensi sawit benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tegasnya.
Mudyat turut menyinggung kondisi di Kabupaten PPU, di mana aktivitas perkebunan dan pabrik sawit telah memengaruhi struktur tanah dan lingkungan hingga berdampak pada pengembangan pertanian pangan. Ia menekankan urgensi advokasi kolektif untuk memperjuangkan retribusi TBS maupun dana-dana yang dihimpun BPDPKS agar lebih berpihak pada daerah penghasil.
Ia menutup pernyataannya dengan menekankan bahwa kepengurusan AKPSI periode ini berfokus pada penguatan langkah perjuangan kolektif, bukan sekadar pemilihan ketua.
“Ini bukan sekadar pemilihan ketua. Ini soal bagaimana AKPSI menjadi wadah efektif memperjuangkan hak-hak daerah penghasil sawit, agar sawit benar-benar untuk rakyat,” tutupnya.
Munas II AKPSI juga dirangkaikan dengan perayaan Hari Sawit Nasional dan dihadiri oleh Staf Ahli Mendagri Bidang Aparatur Pelayanan Publik Anwar Harun Damanik, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi, Dirjen Perkebunan Kementerian Pertanian, Plh Dirjen Perkebunan Abdul Roni Angkat, serta puluhan bupati anggota AKPSI dari berbagai daerah.
