KATAKARTA.ID, JAKARTA – Bupati Penajam Paser Utara (PPU) H. Mudyat Noor melakukan audiensi dengan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan RI, Askolani, di Kantor Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, Jakarta, Selasa (4/11/2025).
Pertemuan tersebut membahas usulan kebijakan fiskal afirmatif bagi Kabupaten PPU sebagai daerah penyangga utama Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam kesempatan itu, Bupati Mudyat Noor memaparkan bahwa pembangunan IKN membawa dampak besar terhadap dinamika sosial, ekonomi, dan infrastruktur di wilayah sekitar, terutama di PPU. Karena itu, dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dinilai penting agar daerah mampu beradaptasi dan berkembang seiring pesatnya pembangunan di kawasan IKN.
“Kabupaten Penajam Paser Utara memerlukan dukungan fiskal yang proporsional dan afirmatif agar mampu mengimbangi laju pembangunan IKN. Kami berharap Kementerian Keuangan dapat memberikan skema khusus yang memperkuat kapasitas fiskal daerah, terutama untuk mendukung peningkatan infrastruktur dan pelayanan publik,” ujar Bupati Mudyat Noor.
Bupati menegaskan bahwa regulasi dan kebijakan fiskal afirmatif diperlukan agar pemerintah daerah memiliki ruang fiskal yang memadai dalam menyiapkan sarana dan prasarana pendukung, termasuk di sektor pendidikan, kesehatan, dan tata ruang wilayah yang terintegrasi dengan IKN.
Selain itu, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah guna menciptakan pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di kawasan penyangga IKN.
“Sinergi antara Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara dengan Pemerintah Pusat menjadi kunci dalam memastikan pembangunan IKN memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekitar,” tambahnya.
Audiensi ini diharapkan menjadi langkah awal dalam memperkuat koordinasi kebijakan fiskal antara daerah penyangga IKN dan Kementerian Keuangan, sekaligus mendorong pemerataan pembangunan di wilayah Kalimantan Timur.
Turut mendampingi Bupati dalam kegiatan tersebut, Wakil Ketua DPRD PPU Andi Yusuf, Sekretaris Daerah PPU Tohar, Kepala BKAD Muhajir, Kepala Bapenda, perwakilan Bappelitbang, serta Kabag Prokopim Setda PPU.
