KATAKARTA.ID, PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) bersama Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) meneguhkan komitmen untuk menjaga stabilitas dan kedamaian daerah. Kesepakatan itu lahir dalam rapat koordinasi yang dipimpin Bupati PPU Mudyat Noor di Qubika Hotel, kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) Sepaku, Minggu (31/8/2025).
Dalam forum tersebut, seluruh peserta rapat sepakat menolak tindakan anarkis, kekerasan, maupun perusakan fasilitas umum dan pribadi. Bupati Mudyat menegaskan dukungan penuh terhadap aparat keamanan dalam menegakkan aturan hukum.
“Hasil rapat koordinasi kami hari ini telah menyepakati beberapa hal penting. Yang pertama, menolak segala bentuk anarkisme. Kami mendukung penuh langkah TNI dan Polri dalam menindak tegas secara profesional agar proses hukum berjalan adil, transparan, dan tepat sasaran, baik terhadap pelaku maupun provokator,” tegasnya.
Bupati menilai, konflik yang berpotensi menimbulkan kericuhan sebaiknya diselesaikan lewat jalur komunikasi terbuka.
“Pemda PPU bersama tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh masyarakat membuka ruang dialog yang aman dan netral. Kami juga mengimbau rekan-rekan media lokal agar memberitakan setiap peristiwa secara berimbang dan tidak memicu konflik,” ujarnya.
Lebih jauh, ia mengingatkan bahwa menjaga keamanan adalah tanggung jawab kolektif, bukan hanya aparat atau pemerintah. Karena itu, Pemkab bersama Forkopimda mendorong pengaktifan sistem peringatan dini hingga tingkat RT/RW, pemberdayaan warga dalam menjaga fasilitas umum, serta pelibatan organisasi kepemudaan dan ormas dalam menciptakan keamanan lingkungan.
Selain menekankan aspek keamanan, Pemkab PPU juga menaruh perhatian pada pemulihan kehidupan sosial-ekonomi masyarakat. Bupati meminta setiap kepala wilayah mengaktifkan kembali pos kamling dan melaksanakan patroli rutin.
“Pemda PPU memprioritaskan keamanan masyarakat sebagai fondasi membangun kembali kehidupan sosial dan ekonomi. Dengan lingkungan yang aman, masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang dan produktif,” jelas Mudyat.
Langkah strategis lain yang diambil adalah memperkuat pendidikan perdamaian serta penanaman nilai-nilai kebangsaan. Sosialisasi toleransi akan digencarkan melalui kegiatan masyarakat maupun media sosial, sementara resolusi konflik diintegrasikan dalam kegiatan formal maupun nonformal.
“Penting bagi kita semua menjaga persatuan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena itu, kami mendorong lahirnya kesadaran bersama tentang arti perdamaian, toleransi, dan gotong royong. Semua ini demi menjaga stabilitas daerah yang kita cintai,” tandas Bupati.
Rapat koordinasi tersebut menjadi ajang penguatan kolaborasi lintas sektor. Hadir pula Wakil Bupati PPU Abdul Waris Muin, Ketua DPRD Kabupaten PPU Raup Muin, Kapolres PPU AKBP Andreas Alek, Sekda Tohar, jajaran kepala SKPD, tokoh adat, tokoh agama, hingga perwakilan ormas.
“Dengan komitmen bersama, kita yakin Kabupaten Penajam Paser Utara tetap aman, damai, dan kondusif. Mari kita jaga stabilitas daerah kita, karena perdamaian adalah tanggung jawab bersama,” tutup Bupati Mudyat Noor.
